Pengertian, Karakteristik, Fungsi, Peran, Konsep, Jenis dan Makna Birokrasi Lengkap – Apa itu birokrasi? Sebagian besar dari kalian mungkin pernah mendengar mengenai istilah tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang materi birokrasi, berikut selengkapnya:
Pengertian Birokrasi Secara Umum
Secara etimologi, birokrasi berasal dari kata “Biro” yang berarti meja dan “Kratein” yang berarti pemerintahan. Jika digabungkan berarti Meja Pemerintahan. Pengertian birokrasi secara umum adalah rantai komando berbentuk piramida dalam suatu organisasi dimana posisi di tingkat bawah lebih banyak daripada tingkat atas.
Birokrasi juga bisa diartikan sebagai suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal.
Definisi birokrasi adalah struktur yang terorganisir atau sistem rasional yang dirancang sedemikian rupa bentuknya agar memungkinkan terlaksananya kebijakan publik yang efektif dan efisien.
Baca Juga: Administrasi Negara
Birokrasi dilakukan dengan serangkaian prosedur atau aturan yang bersifat tetap. Rantai komando birokrasi berupa heirarki kewenangan yang mana berjalan atau mengalir dari atas ke bawah. Birokrasi disebut juga sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan publik (civil service). Birokrasi terdiri dari individu yang diangkat eksekutif dan posisi mereka selalu datang dan pergi. Artinya, individu tersebut duduk dalam birokrasi karena dipertahankan berdasarkan prestasi kerjanya dan terkadang mereka dikeluarkan karena prestasi kerjanya dianggap kurang.
Biasanya organisasi yang menjalankan sistem birokrasi memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Birokrasi banyak ditemukan dalam organisasi pemerintahan, rumah sakit, perusahaan, sekolah, dan militer. Walaupun ada anggapan bahwa birokrasi identik dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, faktanya sistem birokrasi dibutuhkan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.
Pengertian Birokrasi Menurut Para Ahli
Peter A. Blau dan Charles H. Page (1956)
Menurut Peter A. Blau dan Charles H. Page, Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.
Fritz Morstein Marx (1984)
Menurut Fritz Morstein Marx, Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.
Farel Heady (1989)
Menurut Farel Heady, Birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi.
Ismani (2001)
Menurut Ismani, Dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi dan setinggi-tingginya, dari padangan yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien.
Riant Nugroho Dwijowijoto (2004)
Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto, Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar.
Sedarmayanti (2009: 67)
Menurut Sedarmayanti, Birokrasi adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Max Weber
Pengertian birokrasi menurut Max Weber adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.
Karl Marx
Menurut Karl Marx, Birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa, yaitu kaum borjuis dan kapitalis untuk mengeksploitasi kaum proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menhisap kelas proletar.
Michael G. Roskin, et al.
Menurut Michael G. Roskin, et al., Birokrasi adalah setiap organisasi besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, yang mana fungsi utamanya yaitu untuk melaksanakan atau mengimplementasikan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan atau diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers).
Baca Juga : Administrasi Publik
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Menurut KBBI, secara etimologi birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Wikipedia
Menurut Wikipedia, Birokrasi berasal dari kata bureaucracy yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.
Rourke
Menurut Rourke, Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan tertulis, oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Almond dan Powell
Menurut Almond dan Powell, Birokrasi adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal, yang saling berhubungan dalam jenjang yang kompleks di bawah pembuat tugas atau peran formal (ketentuan atau peraturan dan bukan orang).
Yahya Muhaimin
Menurut Yahya Muhaimin, Birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, sipil maupun militer yang melakukan tugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.
Hegel
Menurut Hegel, Birokrasi dicitrakan sebagai mediating agent, penjembatan antara kepentingan-kepetingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah.
Harold Laski
Menurut Harold Laski, Birokrasi menggambarkan keadaan rutin dalam administrasi, mengorbankan fleksibilitas terhadap peraturan, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dan menolak usaha-usaha untuk bereksperimen. Sehingga birokrasi adalah ancaman bagi pemerintahan yang demokratis.
Baca Juga : Administrasi Pembangunan
Karakteristik Birokrasi
Menurut Max Weber, karakteristik yang ideal dari birokrasi yaitu:
- Kerja yang ketat pada peraturan (rule).
- Tugas yang khusus (spesialisasi).
- Kaku dan sederhana (zakelijk).
- Penyelenggaraan yang resmi (formal).
- Pengaturan dari atas ke bawah (heirarchi).
- Berdasarkan logika (rational).
- Tersentralistis (otorithy).
- Taat dan patuh (obedience).
- Disiplin (dicipline).
- Terstruktur (sistematic).
- Tanpa pandang bulu (impersonal).
Ciri-Ciri Birokrasi
Ciri ciri birokrasi diantaranya yaitu:
- Jabatan administrasi tersusun secara hirarkis (administratice offices are organized hierarchically).
Setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu (each office has its own area of competence). - Pegawai negeri ditentukan berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian (civil servants are appointed, not electe, on the basis of technical qualifications as determined by diplomas or examination).
- Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya (civil servants receive fixed salaries according to rank).
- Pekerjaan merupakan karier yang terbatas, atau setidaknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri (the job is a career and the sole, or at least primary, employment of the civil servant).
- Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri (the official does not own his or her office).
- Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan (the official is subject to control and discipline).
- Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata (promotion is based on superiors judgement).
Baca Juga : Fungsi Ideologi
Fungsi Birokrasi
Menurut Michael G. Roskin, et al, ada empat fungsi birokrasi diantaranya yaitu:
Administrasi
Fungsi administrasi bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang yang sudah disusun dan ditetapkan oleh legislatif juga penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Artinya, fungsi administrasi adalah menjalankan kebijakan umum suatu negara yang sudah dirancang dan ditetapkan untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan.
Pelayanan
Pada dasarnya, birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok tertentu. Salah satu contohnya adalah birokrasi di korporasi negara seperti PJKA yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.
Regulasi
Umumnya, fungsi regulasi suatu pemerintahan dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum. Pada pelaksanaannya, badan birokrasi akan dihadapkan pada dua pilihan; kepentingan individu versus kepentingan masyarakat umum.
Pengumpul Informasi
Badan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi/ efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Misalnya terdapat pungli saat pembuatan SIM dan STNK, maka pemerintah akan merancang prosedur baru dalam pembuatan SIM dan STNK untuk menghindari pungli.
Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern
Menurut Andrew Heywood, peran birokrasi diantaranya yaitu:
- Pelaksanaan Administrasi
- Nasehat Kebijakan (Policy Advice)
- Artikulasi Kepentingan.
- Stabilitas Politik.
Menurut Michael G. Roskin, et al., birokrasi berperan penting dalam suatu pemerintahan modern. Peran birokrasi dalam pemerintahan modern diantaranya yaitu:
Administrasi
Peran administrasi pemerintahan modern meliputi kegiatan administrasi, pengaturan, pelayanan, perizinan, dan pengumpul informasi.
Pelayanan
Birokrasi ditujukan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Contoh di Indonesia yaitu Badan Metereologi dan Geofisika (BMG).
Pengaturan (Regulation)
Peran pengaturan dari birokrasi yaitu dirancang untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.
Pengumpul Informasi (Information Gathering)
Badan birokrasi dijadikan ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan suatu negara untuk menyediakan data yang berhubungan dengan kebijaksanaan terhadap sejumlah pelanggaran atau keperluan dalam membuat kebijakan baru berdasarkan situasi faktual.
Konsep Birokrasi
Konsep dasar birokrasi tidak lepas dari konsep sosiolog Jerman bernama Max Weber dalam karyanya “The Theory of Economy and Social Organization” yang dikenal melalui ideal-type (tipe ideal) birokrasi modern. Model ini sering di adopsi dalam berbagai rujukan birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsepsi birokrasi yang dikemukakan Max Weber ini dilihat dari legitimasi kekuasaan yang ada, kemudian dibagi ke dalam tiga kategori (1947: 57), diantaranya yaitu :
Baca Juga : Pengertian Demokrasi
- Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional), yaitu otoritas dimana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum yang diciptakan secara rasional juga pada kewenangan seseorang yang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur. Weber yakin bahwa otoritas ini bisa diandalkan karena ini merupakan bentuk otoritas yang paling memuaskan dari segi teknis.
- Traditonal authotiy (Otoritas Tradisional), yaitu otoritas dimana sebuah legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat pada tradisi dan masing-masing pengemban tradisi. Menurut weber otoritas ini merupakan sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan dipelihara karena jika tidak ada yang menentang otoritas ini maka pemimpin atau kelompok pemimpin akan tetap dominan.
- Charismatic type (Otoritas Kharismatik), yaitu otoritas dimana legitimasi dilandaskan kepada charisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya.
Baca Juga : Demokrasi Liberal
Faktor Yang Mempengaruhi Birokrasi
Faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi diantaranya yaitu:
Faktor individu
- Perilaku individu sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas.
- Perilaku individu juga terkait dengan kesempatan yang dimiliki seseorang yang memiliki jabatan dan otoritas.
- Perilaku opportunistik hidup subur dalam sebuah sistem yang korup.
- Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat.
Faktor organisasi dan manajemen
- Meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis sentralistis dan tidak terdesentralisasi.
- Proses Birokrasi seringkali belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan.
- Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang kredibel.
- Dalam aspek kepegawaian, Birokrasi dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses rekrutmen yang belum memadai, dan kompetensi yang rendah.
- Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam birokrasi belum setara; pengaduan dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki tempat (citizen charter).
Faktor budaya
- Budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga (uang administrasi atau uang pelicin).
- Budaya sungkan dan tidak enak dari sisi masyarakat.
- Masyarakat harus menanggung biaya ganda karena zero sum game.
- Internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional.
Faktor politik
- Ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan sistem politik dan sistem hukum.
- Birokrasi menjadi “Geld Automaten” bagi partai politik.
- Kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi oleh partai politik.
Baca Juga : Demokrasi Terpimpin
Makna Birokrasi
Ada beberapa tokoh atau ahli yang memandang birokrasi secara positif, ada juga yang secara negatif, tapi ada juga yang melihatnya secara netral (value free).
Makna Positif Birokrasi
Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal-rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat, untuk mengejawantahkan kebijakan-kebijakan negara. Artinya, birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Tokoh pendukung makna positif birokrasi yaitu Max Weber dan Hegel.
Makna Negatif Birokrasi
Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi (penyakit), organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi dan lain sebagainya. Birokrasi adalah alat penindas (penghisap) bagi kaum yang lemah (miskin) dan hanya membela kepentingan orang kaya. Artinya, birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. Tokoh pendukung makna negatif birokrasi yaitu Karl Max dan Harold Laski.
Makna Netral Birokrasi (value free)
Birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar.
Baca Juga : Pengertian Negara
Jenis-Jenis Birokrasi Negara
Menurut ideal typhus Amerika Serikat ada beberapa tipe birokrasi negara yang bisa dimanfaatkan sebagai pemisahan tipe birokrasi. Dengan mengetahui Ideal typhus ini bisa bandingkan dengan birokrasi yang ada di Indonesia. Di Amerika Serikat, ada 4 (empat) jenis birokrasi diantaranya yaitu:
Departemen di Dalam Kabinet (The Cabinet Departments)
Dalam birokrasi terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan berdasarkan tugasnya. Seperti departemen pertahanan, departemen pendidikan, departemen kesehatan dan departemen lain yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.
Agen Federal (Federal Agencies)
Agen federal merupakan kata lain dari kepanjangan tangan atau tangan kanan dari lembaga kepresidenan. Agen ini dibentuk didasarkan atas pilihan presiden yang tengah memerintah pada saat itu. Contohnya FBI (Federal Bureau Investigation). Sedangkan di Indonesia contohnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Perusahaan Federal Milik Federal (Federal Corporation)
Jenis birokrasi ini merupakan birokrasi yang menggabungkan antara lembaga pemerintah sekaligus lembaga bisnis. Contoh di Indonesia adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan lain sebagainya.
Agen Pengaturan Independen (Independent Regulatory Agencies).
Agen pengaturan independen merupakan birokrasi yang didirikan untuk kebutuhan dalam penyelenggaraan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis. Contoh birokrasi ini di Indonesia yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.
Demikian pembahasan materi tentang birokrasi semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti postingan kami lainnya.